Begini Tanggapan Politisi Daerah Soal Pemilu 2024 Coblos Partai

OKUTIMURPOS.COM,BATURAJA-Pernyataan Ketua KPU Pusat Hasyim Asyari soal kemungkinan Pemilu 2024 coblos partai mendapat tanggapan dari politisi di daerah.

 

BACA JUGA:Partai Ummat Diputuskan Jadi Peserta Pemilu 2024, Harus Penuhi Syarat hingga 30 Desember 2022

Ada yang pasrah. Ada juga yang tetap optimis. Seperti pernyataan Sekretaris DPC Partai Golkar OKU, Aprili Mauludin.



Menurutnya, secara pribadi tidak bisa mempersoalkannya, jika hal ini sudah menjadi kemauan elit politik di pusat.


Namun, yang jelas kata Aprili, secara keorganisasian partai mereka satu komando. Apa yang akan ditempuh DPP Golkar dan DPD Golkar Sumsel mereka akan tunduk dan patuh.



"Menggunakan sistem yang lama atau yang baru kita akan tetap berjuang memenangkan Partai Golkar. Khususnya di Kabupaten OKU," ujar Aprili.

BACA JUGA:17 Parpol Ditetapkan KPU Ikut Pemilu 2024, PDIP Ingin Pakai Nomor Urut Lama, Ini Alasannya

 

Masalah berubah atau tidaknya cara memilih, lanjut Aprili, semuanya ada konsekuensinya.



"Lagian dalam menentukan nama nama Caleg partai kita (Golkar) ada mekanismenya. Jelas kita akan tetap menempatkan orang orang yang bisa mendulang suara," katanya lagi.

 

Aprili Mauludin, Sekretaris Umum Partai Golkar OKU



Lain lagi pendapat MS Tito, anggota DPRD OKU 2019 - 2024 Dapil OKU I (Baturaja Timur) Sumsel.


Menurutnya secara pribadi jika memang terjadi sistem mencoblos gambar dan nomor urut partai seperti dulu, maka demokrasi di negeri ini mengalami kemunduran.


"Kalau begitu. Maka demokrasi kita mengalami kemunduran. Kembali ke yang lama. Artinya mundur," ujar Tito, via telepon.

 

BACA JUGA:MK Tolak Gugatan UU Pilkada, Jabatan 270 Kepala Daerah Kurang dari 4 Tahun


Kendati demikian kata Tito, sebagai politisi di daerah, dirinya tidak bisa berbuat banyak.


"Kita tunggu saja keputusan MK. Karena kita juga tidak bisa berbuat apa apa. Menunggu keputusan MK dan elit politik di pusat," papar Tito.




Sementara pantauan portal ini  di daerah-daerah sudah banyak baliho pengumuman pendaftaran bakal Caleg.


Di OKU sudah mulai. Di OKU Timur juga. Di Kabupaten Lahat bertebaran baliho pengumuman penjaringan bakal Calon Legislatif (Caleg). Khususnya Partai Demokrat (Sumsel) yang Ketuanya Cik Ujang, Bupati Lahat.




Seperti diinformasikan banyak portal nasional, bahwa politisi di Jakarta mengajukan Judicial Review ke MK. Mereka minta pasal 168 ayat 2 UU Pemilu No 7 Tahun 2019 dihapus. Karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.




Nah, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan ada kemungkinan Pemilu 2024 nanti coblos partai bukan nama Caleg lagi. Kata lainnya, sistem proporsional tertutup.




Hasyim mengatakan jika berkaca dengan keputusan MK yang sudah sudah, maka besar kemungkinan gugatan itu dikabulkan.


Oleh karenanya, Hasyim mengimbau agar semua pihak bersabar. Tunggu saja keputusan MK.


"Siapa tahu sistemnya tertutup. Sudah lumayan pasang baliho, pasang iklan, namanya enggak muncul di kertas suara," ujar Hasyim di cnnindonesia.com.




Sementara Menkopolhukam, Mahfud MD dalam suatu pertemuan dengan pengurus dan kader PDIP menyatakan dukungannya, jika PDIP mengusulkan sistem proporsional tertutup.



Ini disampaikan Mahfud merespon usulan PDIP agar sistem pemilu 2024 kembali ke dulu. Yakni coblos gambar bukan nama Caleg. Alias sistem proporsional tertutup.  (pur)

Sumber: liputan