3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
Secara khusus, Jaksa Agung juga memberikan arahan konkret kepada masing-masing bidang dan badan di antaranya: