Dalam sidang itu terdapat fakta bahwa beberapa perusahaan smelter swasta seperti PT RBT, CV VIP, PT SBS, PT SIP dan PT TIN yang diwakili oleh Terpidana Harvey Moeis telah melakukan pemufakatan jahat dengan terpidana Mochtar Riza Pahlevi selaku Direktur Utama PT Timah Tbk untuk mengadakan kerjasama sewa-menyewa alat peleburan biji Timah.
Selain itu keduanya juga meminta agar beberapa perusahaan (Mitra Usaha) yang terafiliasi dengan kelima perusahaan Smelter tersebut untuk diberikan legalitas berupa Surat Perjanjian (SP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) agar dapat melakukan penambangan di Wilayah IUP PT. Timah Tbk yang bertujuan untuk memenuhi produksi Smelter swasta dari hasil produksi Mitra Usaha di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah secara melawan hukum.
Selanjutnya dari hasil penyidikan, ditemukan fakta bahwa PT Timah Tbk sejak tahun 2015-2022 telah melegalisasi penambangan maupun pembelian biji timah dengan menerbitkan SP dan SPK kepada beberapa Mitra Usaha.
Oleh karena itu, Tindakan ini dinilai melawan hukum karena tidak sesuai persyaratan yang salah satunya berupa tidak adanya Persetujuan Menteri ESDM.
Pada saat Mitra Usaha mendapatkan legalitas secara melawan hukum, kegiatan penambangan biji timah yang seharusnya dilakukan oleh PT Timah selaku Pemilik IUP telah digantikan oleh Mitra Usaha yang seharusnya hanya dapat melakukan kegiatan Jasa Pertambangan berdasarkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
Fakta lainnya adalah beberapa Mitra Usaha juga melakukan pengepulan biji timah dari penambangan ilegal untuk diperjual belikan kepada PT Timah secara melawan hukum dengan dasar SPK tersebut.
Berikutnya, Dari hasil produksi dan pengepulan yang melawan hukum itu, Para Mitra Usaha yang mengantongi SPK melakukan penjualan (transaksi) biji timah kepada PT. Timah berdasarkan Ton / SN dan bukan berdasarkan imbal jasa dari volume kegiatan pekerjaan maupun jasa waktu pekerjaan.