"Saya tidak pernah menginstruksikan panitia Pilkades untuk memungut biaya pada calon kades," tegas Rusman.
BACA JUGA:Harumkan Nama OKU Timur, Hawa Rizkyla Khairunnisa Lolos Seleksi Paskibraka Provinsi Sumsel
Bahkan Rusman merinci, biaya Pilkades 2023 memang ditanggung oleh APBD dengan rincian Rp27.500.000 per desa.
"Itu terdiri dari honorarium tim pengawas tingkat desa mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan 13 anggota," urainya.
Rusman juga membeberkan besaran honor untuk panitia pilkades tersebut, tertinggi untuk ketua Rp400 ribu, wakil ketua Rp375 ribu, sekretaris Rp350 ribu, bendahara Rp350 ribu dan anggota Rp300 ribu.
BACA JUGA:Kemenag Gelar Pembekalan KARU dan KAROM Jamaah Haji
Belum lagi ditambah biaya surat suara, surat undangan, ATK dan lainnya. "Dana tersebut untuk keperluan mulai dari tahapan hingga selesai," terangnya.
Namun Rusman menjelaskan, jika ada tambahan lain dari item diatas, itu menjadi kewenangan panitia desa.
"Panitia desa bisa saja mencari dana dari sumber lain guna memenuhi kebutuhan kekurangan Pilkades," ucapnya.