Selanjutnya pada pasal 31 ayat (1) Upah Minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah penetapan upah minimum Provinsi dan ayat (2) Upah Minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. “Dengan begitu, UMK kita (OKUT) harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP),” pungkas Elfian. (asa)
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)