Gubernur Sumsel Herman Deru Evaluasi dan Susun Strategi Penanganan Stunting

PALEMBANG,OKUTIMURPOS - Langkah Pemprov Sumsel dalam mempercepat dan mengoptimalkan penurunan angka stunting kian masif dilakukan.

Salah satunya dengan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dalam penurunan angka stunting selama ini.

"Sumsel ini memang bintang dalam percepatan penurunan stunting. Tapi kita tidak boleh lalai. Evaluasi harus dilakukan sehingga upaya penurunan stunting ini dapat lebih meningkat," kata Herman Deru, ketika membuka Rapat Telaah Tengah Tahun Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Angka Stunting Tingkat Provinsi Sumsel di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (6/9).

Menurutnya, evaluasi tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi untuk mencapai target penurunan stunting tahun 2023 ini.

"Standar PBB, stunting diangka 20 persen. Tapi saat ini angka stunting di Sumsel sudah dibawah angka itu yakni sebesar 18,6 persen," tuturnya.

Kendati demikian, Sumsel masih harus mengejar target yang diberikan Presiden RI untuk menurunkan stunting sebesar 4 persen.

"Presiden memberi target Sumsel untuk menurunkan stunting sebesar 4 persen. Namun kita harus berupaya untuk menurunkan stunting ini minimal 5 persen," bebernya.

Disisi lain, terkait serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) penangan stunting yang saat ini masih diangka 15 persen, Herman Deru menjelaskan, hal itu terjadi karena Pemkab dan Pemkot belum memahami sepenuhnya petunjuk dan teknis penggunaan anggaran tersebut.

BACA JUGA:Jambore Kader Kesehatan Provinsi Sumsel, Tingkatkan Pengetahuan Kader Tentang Pentingnya Bantuan Hidup Dasar

"DAK yang dikucurkan sebesar Rp38 Milyar yang tersebar di kabupaten dan kota. Kita berharap ada petunjuk dan teknis penggunaannya sehingga penggunaan dana itu nantinya tidak menjadi bomerang yang justru membawa permasalahan hukum," terangnya.

Herman Deru mengusulkan, agar DAK tersebut dibelanjakan oleh pemerintah pusat sehingga bantuan yang diberikan ke daerah hanya berupa barang.

"Diganti bahan makanan untuk pemenuhan gizi masyarakat mungkin dirasa lebih baik sehingga pemerintah daerah nantinya hanya membagikannya untuk masyarakat yang berhak," tuturnya.

Sementara itu, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Ahli Utama BKKBN RI drg. Widwiono mengatakan, rapat telaah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan angka stunting.

Sumber: