"Karena keinginan presiden supaya upacara Hari Kemerdekaan ke-79 RI nanti sudah di IKN Nusantara," bebernya.
Saat ini lanjut Bambang, Otorita IKN sudah punya Badan Anggaran.
Tapi untuk daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dari Kementerian Keuangan belum diterima.
"Otorita IKN sudah mengajukan anggaran Rp650 miliar dan telah disetujui oleh Kemenkeu. Tahap pertama telah diberikan sebanyak Rp250 miliar," terangnya.
Namun, keinginan pemerintah untuk segera memindahkan ibu kota mendapat peringatan dari anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.