Keputusan Distan Sumsel Tepat, Soal PPEP yang Ikut Tes PPK

OKUTIMURPOS.COM,BATURAJA-Keputusan Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumsel menyuruh PPEP memilih PPK atau tetap di PPEP sudah benar.



Hal ini mirip dengan kejadian di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Selama 2022 ada 89 kasus yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

 

BACA JUGA:Ini Tanggapan KPU OKU Timur Terkait Perangkat Desa yang Lolos Seleksi PPK

Menurut Ketua DKPP, Heddy Lugito seperti dilansir portal cnnindonesia.com, hal itu melanggar aturan. Bahwa seseorang yang sudah mendapat honor atau gaji dari APBN tidak boleh menerima honor dobel dari sumber yang sama (APBN dan APBD).



Artinya tidak boleh rangkap pekerjaan yang sumber keuangannya dari negara atau pemerintah.

 

BACA JUGA:Perangkat Desa Lolos Seleksi PPK, Ini yang Akan Dilakukan Bawaslu OKU Timur


"Seharusnya ini tidak perlu terjadi lagi. Kita kan sudah keenam kalinya menggelar Pemilu," ujar Heddy Lugito.


Ini terungkap dalam persidangan kode etik di DKPP pusat. Dimana Bawaslu Lebak, Banten dilaporkan karena merekrut guru honorer, pegawai kantor desa dan PKH-pekerja pendamping sosial.


Di Lebak, Banten ada 38 laporan tentang rekrutmen Panwascam oleh Bawaslu Lebak dan 30 laporan rekrurmen PPK oleh KPU-nya.


Pun di Kabupaten OKU Timur. Ada beberapa petugas PPEP (Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian) yang ikut seleksi PPK. Tidak menutup kemungkinan ada selain PPEP yang juga ikut seleksi petugas Ad Hoc Pemilu (PPK dan Panwascam).


Nah, Kabid PPHP Dinas Pertanian Sumsel, Darwan Agus secara tidak langsung melarangnya. Menurut Darwan, jika seorang PPEP mau ikut seleksi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan atau Panwascam), kalau lulus harus memilih. Mereka tidak boleh dobel job.

 

BACA JUGA:Pertanyakan PPEP Diperbolehkan Atau Tidak Menjadi Penyelenggara Pemilu

Selain melanggar aturan, juga melanggar komitmen dan surat Gubernur Sumsel bahwa seorang PPEP harus pekerja sepenuhnya.



"Jadi kalau ada PPEP yang lulus menjadi PPK mereka harus memilih salah satunya. Tidak boleh dua duanya," tegas Darwan Agus.


Atas kejadian ini, Bawaslu OKU Timur pun mengumpulkan keterangan terkait informasi tersebut. Mereka belum bisa mengeluarkan statemen sebelum bukti buktinya terkumpul. (pur).


Sebagian artikel ini sudah terbit di cnnindonesia.com dengan judul DKPP Ungkap Perangkat Desa Direkrut Jadi Petugas Ad Hoc Pemilu.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231151502-32-894454/dkpp-ungkap-perangkat-desa-direkrut-jadi-petugas-ad-hoc-pemilu

 

Sumber: rewrite cnnindonesia