SKK Migas - Pertamina EP Limau Field Resmikan Program Bank Sampah dan MAS PEPI di Karya Mulya Prabumulih

OKUTIMURPOS.COM. PRABUMULIH – SKK Migas dan Pertamina EP (PEP) Limau Field meresmikan Bank Sampah dan melantik anggota baru Masyarakat Peduli Api (MAS PEPI) di Desa Karya Mulya, pada Selasa (26/7).

Program yang diinisiasi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PEP Limau Field, diresmikan oleh Asisten II Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, Drs. H. Muhammad Ali M.Si, General Manager Zona 4, Agus Amperianto, Sr Manager Limau Field, Zulfikar Akbar, dan Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Pendirian Bank Sampah di Dusun 3 Desa Karya Mulya merupakan komitmen perusahaan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 12, tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta SDGs nomor 11, tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan.

Sedangkan, pembentukan MAS PEPI sejalan dengan tujuan SDGs nomor 13, tentang aksi untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Sesuai dengan keberlanjutan program kemitraan dan bina lingkungan CSR Limau Field yang berkelanjutan yaitu program bank sampah yang terletak di Dusun 3 Desa Karya Mulya bersinergi dengan bank sampah Prabumulih. Program Bank Sampah ini merupakan komitmen perusahaan mendukung SDG’s no 12 untuk upaya mengurangi dampak lingkungan dan SDG’s no 11 tentang kawasan desa kawasan desa yang aman dan nyaman Selain itu, untuk menggugah kesadaran masyarakat menjaga lingkungan yang saat ini menjadi isu nasional.

Hingga Selasa (19/7), tercatat 100 nasabah menyetor sampah non-organik. Selain Bank Sampah, Pertamina EP Limau Field turut melantik anggota MAS PEPI Desa Karya Mulya. MAS PEPI dibentuk untuk menjawab problem kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi isu lingkungan di Sumatra Selatan, khususnya di Desa Karya Mulya. MAS PEPI dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan peralatan yang memadai untuk penanganan karhutla.

Bahkan anggota MAS PEPI memiliki sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Walikota Prabumulih yang diwakili oleh Asisten II Muhammad Ali menyampaikan apresiasi juga harapan agar program MAS PEPI & Rumah Bank Sampah hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak selesai sampai di sini saja.

" Atas nama Pemerintah Kota Prabumulih, saya mengapresiasi Program yang telah di launching oleh SKK Migas & PHR Regional 1 Zona 4. Semoga program ini menjadi inspirasi terus berkembang hingga ke desa-desa lainya.", ungkap Ali. General Manager Zona 4, Agus Amperianto, berkomitmen memberikan kontribusi, khususnya melalui program pengembangan masyarakat yang dilakukan di wilayah kerja Pertamina.

"Keberhasilan program pengembangan masyarakat selain didukung oleh berbagai pihak, yang paling utama karena antusiasme dan inovasi tiada henti dalam melaksanakan pengembangan masyarakat," ujar Agus. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Anggono Mahendrawan menegaskan bahwa keberadaan industri hulu migas memberikan multiplier effect (efek berganda) bagi semua pihak.

"Bukan hanya kegiatan eksplorasi dan produksi saja keberadaan industri hulu migas memberikan kontribusi yang besar berupa Dana Bagi Hasil Migas, serta melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dengan berbagai pilar kategori diantaranya Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan yang berperan dalam upaya-upaya pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di sekitar wilayah operasi Migas” tambahnya.

Atas kegiatan ini, SKK Migas Sumbagsel telah menerima laporan atas kontribusi Pertamina EP Prabumulih, dimana anggaran yang direalisasikan untuk Pembangunan Bank Sampah adalah 30 juta dan dilengkapi perlengkapannya senilai 10jt, adapun biaya pelatihan pelatihan K3 untuk 15 orang yang berasal dari desa Karya Mulya dan Kemang Tanduk senilai 80jt ditambah atribut bagi kelompok Masyarakat Peduli Api senilai 20jt. Pelatihan K3 dilaksanakan di Desa Kemang Tanduk bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan, APK3L (Asosiasi Profesi K3 dan Lingkungan) dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi).

“Tentunya program ini sangat memperhatikan RJPMD dan masukan dari Pemkot serta aspirasi masyarakat yang selaras dengan target SDGs yang ada di KKKS Pertamina EP dimana secara berkala juga kami sampaikan realisasi dan capaian dari seluruh KKKS dalam termasuk Pertamina EP kepada fungsi terkait di Pemkot seperti Bappeda, sebagai wujud sinergi yang berkelanjutan dalam pengawasan kegiatan usaha hulu migas yang semakin masif namun tepat dan efisien" tutup Anggono.

Sumber: liputan rilis