JAKARTA, OKUTIMURPOS.COM - Pemerintah daerah (pemda) diminta ikut membantu melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bahwa kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global.
"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut menyosialisasikan dan memberi dukungan ini," kata Luhut dilansir Antara, Selasa, 30 Agustus 2022. "Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," sambungnya. Selain itu, Luhut juga meminta Pemda dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM. "Sekaligus melakukan sosialisasi atas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM," ujarnya. Luhut memastikan, bahwa pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk itu, Ia meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau subsidi sektor transportasi dan UMKM. "Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi dengan pengalaman, dengan data yang kita punya," tuturnya. Di sisilain, lanjut Luhut, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan sosial sebagai antisipasi jika akan ada kenaikan harga BBM mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing. "Dananya ada dan sekarang semua akan dipersiapkan sehingga inflasi kita bisa jaga," ucapnya. Luhut mengakui, pemerintah tidak punya pilihan lain karena harga minyak dunia masih sangat tinggi, yakni menembus USD100 per barel. Hal itu membuat selisih harga jual pertalite dan solar semakin jauh dari harga keekonomiannya dan membebani anggaran subsidi. "Ini memang tidak ada pilihan, sekarang kita ini subsidi sudah Rp502 triliun, dan kalau subsidi ini bisa kita kurangi, kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan lain," pungkasnya.