OKUTIMURPOS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi indonesia Perjuangan (PDIP-P) menegaskan kembali, bahawa tidak bisa membentuk koalisi dengan PKS dan Demokrat.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, bahwa ada perbedaan di beberapa aspek antara PDIP dengan Demokrat dan PKS yang mencakup ideologi dan historis.
"Kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," kata Hasto, Sabtu 25 Jui 2022.
Lalu mengenai Partai Demokrat, kata Hasto, aspek historis antara kedua partai bukan jadi kendala bagi PDIP untuk menjalin koalisi.
"Akan tetapi, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu kerap kali tak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Hasto menambahkan, masa pemerintahan SBY dulu pun tak sejalan dengan aspek fundamental yang dipegang oleh PDIP. Mulai dari kebijakan politik hingga pertahanan dan luar negeri. "Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY," tuturnya. "Jaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia," sambungnya. Menurut Hasto, kerja sama politik harus didahului dengan melihat ideologi, platform dan aspek historis. "Atas dasar itu PDIP tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat dan PKS," ucapnya. Sebelumnya, di sela Rakernas PDIP pada Kamis lalu 23 Juni 2022 Hasto menyebut PDIP tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat dan PKS yang suka melakukan kamuflase politik. "Pendukung PDIP ini rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya. Rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek historis itu tetap dilakukan," pungkasnya.