LPSK Terima Delapan Permohonan Perlindungan Saksi Kasus Dugaan Penyadapan

OKUTIMURPOS.COM - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima delapan permohonan perlindungan terkait perkara dugaan tindak pidana penyadapan hingga Kamis, 12 November 2026. Seluruh pemohon tersebut tercatat berstatus sebagai saksi dan permohonannya kini tengah dalam tahap penelaahan.

 

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, hingga saat ini lembaga tersebut belum menerima pengajuan perlindungan dari pihak yang memposisikan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC).

 

"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator," kata Sri kepada awak media, Kamis, 12 November 2026.

 

BACA JUGA:Bareskrim: Presiden Prabowo Diduga Disadap Sejak 2025, File Dihapus Oktober 2026

BACA JUGA:Prof Mahfud MD: Ketegasan Prabowo dan Pengkhianatan 'Orang Ring Satu'

BACA JUGA:Menko Yusril Tegaskan Penahanan Tiga Pati Polri Soal Penyadapan Ilegal Sesuai KUHAP Baru

BACA JUGA:Reaksi SBY Lihat Politik Liar:

 

Kendati demikian, LPSK tidak menutup kemungkinan bakal adanya pengajuan perlindungan dengan status yang berbeda di kemudian hari. Sri menyebut peluang bagi saksi pelaku untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator tetap terbuka lebar, bergantung pada dinamika dan perkembangan penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.

 

Dalam tahap penelaahan delapan berkas permohonan yang sudah masuk, LPSK turut menjalin koordinasi dengan tim penyidik yang menangani kasus penyadapan tersebut. Langkah ini ditempuh untuk menggali informasi yang lebih komprehensif mengenai profil kasus serta tingkat urgensi perlindungan yang dibutuhkan para pemohon.

Sumber: